Text

Hukum Pasar Modal: Etika, Efisiensi, dan Keadilan dalam Regulasi Modern

---

Buku Hukum yang berjudul Buku Hukum Pasar Modal: Etika, Efisiensi, dan Keadilan dalam Regulasi Modern merupakan karya Chandra Yusuf dan Perdana Wahyu Santosa. Pasar modal Indonesia telah beranjak dewasa, membawa serta dinamika kompleks yang melampaui sekadar transaksi ekonomi. Di tengah lonjakan investasi dan pengawasan yang ketat, hukum pasar modal kini menuntut peran ganda: sebagai perangkat pengawas teknis sekaligus wadah moralitas yang membentuk integritas pelaku pasar.\\r\\nApakah Anda siap menghadapi tantangan etika dan regulasi di pasar yang semakin matang?\\r\\nBuku ini hadir sebagai refleksi akademik dan bekal esensial. Melalui lensa interdisipliner, kami membongkar asas, teori, dan dasar filosofis yang menopang hukum pasar modal Indonesia. Pembahasan tidak hanya fokus pada mekanisme operasional, tetapi juga menempatkan hukum sebagai instrumen aktif yang membentuk perilaku dan membangun moralitas pasar yang adil. Buku Hukum Pasar Modal: Etika, Efisiensi, dan Keadilan dalam Regulasi Modern sangat cocok bagi para peneliti, mahasiswa, dan praktisi di bidang hukum dan ekonomi juga siapa pun sebagai panduan untuk menghindari kekeliruan penerapan hukum. Dengan pemahaman mendalam tentang dimensi normatif dan etis, dilengkapi dengan berbagai soal latihan, pembaca akan memiliki perspektif yang kokoh untuk memastikan efisiensi, keadilan, dan integritas di setiap langkah pasar modal.\\r\\nDaftar Isi\\r\\nDAFTAR ISI\\r\\nKATA PENGANTAR PENERBIT\\r\\nKATA PENGANTAR\\r\\nDAFTAR ISI\\r\\nDAFTAR TABEL\\r\\nPENGANTAR BUKU\\r\\nBAB 1\\r\\nPENDAHULUAN HUKUM PASAR MODAL\\r\\n1.1 Rasionalitas Hukum dalam Pasar Modal 3\\r\\n1.2 Keteraturan dan Keadilan sebagai Fondasi Hukum Pasar Modal 4\\r\\n1.3 Pasar Modal sebagai Arena Etika dan Kepercayaan Publik 4\\r\\n1.4 Hukum dan Moralitas: Antara Efisiensi dan Keadilan Distributif 5\\r\\n1.5 Asas Keterbukaan, Kepastian, dan Akuntabilitas dalam Perspektif Filosofis 6\\r\\n1.6 Transformasi Hukum Pasar Modal Indonesia dari UU 8/1995 ke UU P2SK 2023 7\\r\\n1.7 Hukum Pasar Modal sebagai Sistem Nilai 8\\r\\n1.8 Refleksi Filosofis: Dari Regulasi ke Etika Pasar 8\\r\\n1.9 Inti Bab dan Implikasi Akademik 9\\r\\nLatihan Soal Analitis Bab 1 11\\r\\nDaftar Pustaka (APA 7th Edition, 2015-2025) 13\\r\\nBAB 2\\r\\nTEORI DAN ASAS HUKUM PASAR MODAL\\r\\n2.2 Teori Keadilan dan Efisiensi dalam Pasar Modal 14\\r\\n2.3 Asas-Asas Pokok Hukum Pasar Modal Indonesia 15\\r\\n2.4 Perbandingan Teoretis: Civil Law vs. Common Law dalam Regulasi Pasar Modal 16\\r\\n2.5 Etika dan Moralitas sebagai Asas Tersirat dalam Pasar Modal 17\\r\\n2.6 Dinamika Asas Keterbukaan Informasi dari UU 8/1995 ke UU P2SK 2023 18\\r\\n2.7 Rekonstruksi Asas Keadilan Transaksional dan Keberlanjutan (ESG Principles) 19\\r\\n2.8 Penutup Bab 2: Sintesis dan Implikasi Akademik 20\\r\\nLatihan Analitis Bab 2 20\\r\\nDaftar Pustaka (APA 7th Edition, 2015-2025) 22\\r\\nBAB 3\\r\\nSTRUKTUR KELEMBAGAAN DAN INSTRUMEN HUKUM PASAR MODAL 24\\r\\n3.2 Struktur Kelembagaan Pasar Modal Indonesia 25\\r\\n3.3 Instrumen Hukum Pasar Modal 26\\r\\n3.4 Kelembagaan Hukum Pasar Modal dalam Perspektif Global 27\\r\\n3.5 Pengawasan dan Penegakan Hukum (Enforcement Mechanism) 28\\r\\n3.6 Transformasi Digital dan Tantangan Regulasi Baru 30\\r\\n3.7 Penutup Bab 3: Refleksi Filosofis dan Implikasi Akademik 31\\r\\nLatihan Analitis Bab 3 32\\r\\nDaftar Pustaka (APA 7th Edition, 2015-2025) 33\\r\\nBAB 4\\r\\nMEKANISME TRANSAKSI DAN PERLINDUNGAN INVESTOR 35\\r\\n4.2 Mekanisme Transaksi di Pasar Modal Indonesia 35\\r\\n4.3 Regulasi dan Etika Perdagangan Efek 37\\r\\n4.4 Perlindungan Hukum terhadap Investor 38\\r\\n4.5 Perbandingan Perlindungan Investor di Negara Lain 40\\r\\n4.6 Keadilan dan Akuntabilitas dalam Transaksi Elektronik 41\\r\\n4.7 Penutup Bab 4: Sintesis Normatif dan Implikasi Akademik 42\\r\\nLatihan Analitis Bab 4 43\\r\\nDaftar Pustaka (APA 7th Edition, 2015-2025) 45\\r\\nBAB 5\\r\\nKEADILAN, KETERBUKAAN, DAN AKUNTABILITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM PASAR MODAL 46\\r\\n5.2 Dimensi Keadilan dalam Penegakan Hukum Pasar Modal 47\\r\\n5.3 Asas Keterbukaan dalam Penegakan Hukum Pasar Modal 48\\r\\n5.4 Akuntabilitas Lembaga Pengawas dan Pelaku Pasar 50\\r\\n5.5 Reformasi Penegakan Hukum: Dari Kepatuhan ke Etika Publik 52\\r\\n5.6 Penutup Bab 5: Sintesis Filosofis dan Implikasi Akademik 53\\r\\nLatihan Analitis Bab 5 54\\r\\nDaftar Pustaka (APA 7th Edition, 2015-2025) 56\\r\\nBAB 6\\r\\nPERAN ETIKA, MORALITAS, DAN KEBERLANJUTAN DALAM TATA KELOLA EMITEN DAN PASAR MODAL SYARIAH 58\\r\\n6.2 Teori dan Prinsip Tata Kelola Emiten (Good Corporate Governance) 59\\r\\n6.3 Integrasi Etika dan ESG (Environmental, Social, and Governance) 60\\r\\n6.4 Pasar Modal Syariah dan Moralitas Transaksi 61\\r\\n6.5 Perbandingan Tata Kelola Emiten Syariah dan Konvensional 63\\r\\n6.6 Etika Keberlanjutan dan Moral Ekonomi Islam di Era Digital 64\\r\\n6.7 Penutup Bab 6: Sintesis dan Implikasi Akademik 65\\r\\nLatihan Analitis Bab 6 66\\r\\nDaftar Pustaka (APA 7th Edition, 2015-2025) 68\\r\\nBAB 7\\r\\nPERLINDUNGAN INVESTOR DAN PRINSIP KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM PASAR MODAL 69\\r\\n7.2 Teori Perlindungan Investor: Normatif dan Ekonomik 70\\r\\n7.3 Instrumen Hukum Perlindungan Investor di Indonesia 71\\r\\n7.4 Keadilan Distributif dan Asimetri Informasi di Pasar Modal 72\\r\\n7.5 Penegakan Hukum dan Efektivitas Restitusi Kerugian Investor 74\\r\\n7.6 Reformasi Moral dan Keberlanjutan Perlindungan Investor 75\\r\\n7.7 Penutup Bab 7: Sintesis dan Implikasi Akademik 77\\r\\nLatihan Analitis Bab 7 78\\r\\nDaftar Pustaka (APA 7th Edition, 2015-2025) 79\\r\\nBAB 8\\r\\nEFISIENSI, KEPERCAYAAN, DAN ETIKA RISIKO DALAM TRANSAKSI PASAR MODAL 81\\r\\n8.2 Teori Efisiensi Pasar dan Keadilan Informasi 82\\r\\n8.3 Kepercayaan dan Legitimasi Moral dalam Pasar Modal 83\\r\\n8.4 Etika Risiko dan Rasionalitas Investasi 85\\r\\n8.5 Integrasi Efisiensi, Kepercayaan, dan Etika Risiko dalam Sistem Hukum Pasar Modal 86\\r\\n8.6 Penutup Bab 8: Sintesis dan Implikasi Akademik 88\\r\\nLatihan Analitis Bab 8 89\\r\\nDaftar Pustaka (APA 7th Edition, 2015-2025) 91\\r\\nBAB 9\\r\\nKEADILAN PROSEDURAL DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERINTEGRITAS DALAM PASAR MODAL 92\\r\\n9.2 Teori Keadilan Prosedural dalam Hukum Ekonomi 93\\r\\n9.3 Penegakan Hukum di Pasar Modal Indonesia: Kerangka dan Realitas 94\\r\\n9.4 Moralitas, Independensi, dan Akuntabilitas Regulator 95\\r\\n9.5 Perbandingan Sistem Penegakan: Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Malaysia 97\\r\\n9.6 Etika Penegakan dan Prinsip Due Process 99\\r\\n9.7 Penutup Bab 9: Sintesis, Latihan Analitis, dan Mini Case 100\\r\\nLatihan Analitis Bab 9 101\\r\\nDaftar Pustaka (APA 7th Edition, 2015-2025) 102\\r\\nBAB 10\\r\\nARSITEKTUR TATA KELOLA DI PASAR MODAL INDONESIA 104\\r\\n10.2 Landasan Teoretis Tata Kelola Pasar Modal 105\\r\\n10.3 Evolusi Regulasi Pasar Modal Pra-P2SK 109\\r\\n10.4 Hubungan OJK-BEI-KSEI-KPEI: Arsitektur Kelembagaan Pasar Modal 113\\r\\n10.5 Implikasi bagi Investor: Perlindungan dan Keterbukaan Informasi 117\\r\\n10.6 Penegakan Hukum: Dari Teks ke Efek Jera 120\\r\\n10.7 Inovasi Instrumen di Pasar Modal: Menyambut Lanskap Baru 123\\r\\n10.8 Penutup: Refleksi Strategis atas Arsitektur Tata Kelola Pasar Modal 128\\r\\nMini Case 130\\r\\nPertanyaan 131\\r\\nReferensi 132\\r\\nBAB 11\\r\\nPRINSIP GLOBAL DAN STANDAR NASIONAL 135\\r\\n11.2 Prinsip-Prinsip G20/OECD 2023 136\\r\\n11.3 Arsitektur Lokal Indonesia: POJK, BEI, dan UU P2SK 138\\r\\n11.4 Pemetaan Standar Global vs. Domestik 143\\r\\n11.5 Studi Kasus 145\\r\\n11.6 Kebijakan Minimum Perusahaan 146\\r\\n11.7 Checklist IPO Readiness 149\\r\\n11.8 Diskusi Kritis: Dari Kepatuhan ke Keunggulan 150\\r\\n11.9 Sintesis Teoretis dan Praktis 153\\r\\n11.10 Pendalaman Teoretis 154\\r\\n11.11 Komparasi Internasional 157\\r\\n11.12 Sintesis Tahap 1 159\\r\\n11.13 Regulasi Lokal dalam Detail 160\\r\\n11.14 Pemetaan Global vs. Lokal dalam Versi Lanjutan 161\\r\\n11.15 Studi Kasus Lanjutan 162\\r\\n11.16 Sintesis Tahap 2 164\\r\\nMini Case 165\\r\\nPertanyaan Mini Case 166\\r\\nReferensi 167\\r\\nBAB 12\\r\\nDESAIN DEWAN DAN STRUKTUR KOMITE: DARI KEPATUHAN KE KINERJA 168\\r\\n12.2 Landasan Teoretis Desain Dewan 170\\r\\n12.3 Regulasi Desain Dewan di Indonesia 176\\r\\n12.4 Desain Dewan: Antara Struktur, Kompetensi, dan Efektivitas 180\\r\\n12.5 Struktur Komite: Dari Komite Wajib ke Komite Strategis 183\\r\\n12.6 Transisi dari Compliance ke Performance 185\\r\\n12.7 Studi Kasus: Governance di Indonesia dan Dunia 187\\r\\n12.8 Pemetaan Global vs. Lokal 188\\r\\n12.9 Peta Jalan 2025-2030 189\\r\\n12.10 Dari Kepatuhan ke Keunggulan 190\\r\\nMini Case 193\\r\\nPertanyaan Mini Case 194\\r\\nReferensi 195\\r\\nBAB 13\\r\\nKETERBUKAAN, INTEGRITAS INFORMASI, DAN KESIAPAN IPO 197\\r\\n13.2 Teori dan Perspektif Akademik 202\\r\\n13.3 Regulasi Keterbukaan Informasi di Indonesia 205\\r\\n13.4 Integritas Informasi dan Governance 209\\r\\n13.5 Kesiapan IPO: Dimensi Governance yang Sering Terlewat 212\\r\\n13.6 Pemetaan Global vs. Lokal dalam IPO Governance 216\\r\\n13.7 Roadmap Penguatan Transparansi & IPO Readiness (2025-2030) 222\\r\\n13.8 Penutup: Transparansi sebagai Keunggulan Bersaing 225\\r\\nSoal Latihan 229\\r\\nMini Case 230\\r\\nPertanyaan Mini Case 231\\r\\nReferensi 231\\r\\nBAB 14\\r\\nESG, KEUANGAN BERKELANJUTAN, DAN TATA KELOLA RISIKO 234\\r\\n14.2 Landasan Teori dan Akademik 237\\r\\n14.3 Regulasi Global dan Nasional tentang ESG & Keuangan Berkelanjutan 241\\r\\n14.4 ESG dalam Praktik Pasar Modal Indonesia 242\\r\\n14.5 ESG dan Tata Kelola Risiko 248\\r\\n14.6 Pemetaan Standar Global vs. Lokal 255\\r\\n14.7 Peta Jalan ESG & Keuangan Berkelanjutan Indonesia (2025-2030) 258\\r\\n14.8 ESG sebagai Keunggulan Kompetitif dan Pilar Ketahanan Sistemik 261\\r\\nSoal Latihan 262\\r\\nMini Case 263\\r\\nPertanyaan Mini Case 264\\r\\nReferensi 265\\r\\nBAB 15\\r\\nPENEGAKAN, BUDAYA KEPATUHAN, DAN PERAN INVESTOR INSTITUSIONAL 268\\r\\n15.2 Teori dan Perspektif Akademik 271\\r\\n15.3 Arsitektur Penegakan di Indonesia 275\\r\\n15.4 Budaya Kepatuhan Korporasi 280\\r\\n15.5 Investor Institusional sebagai \\\"Enforcers Pasar\\\" 286\\r\\n15.6 Budaya Kepatuhan Korporasi 290\\r\\n15.7 Investor Institusional sebagai \\\"Enforcers Pasar\\\" 293\\r\\nSoal Latihan 297\\r\\nMini Case 297\\r\\nPertanyaan Mini Case 299\\r\\nReferensi 299\\r\\nBAB 16\\r\\nPETA JALAN IMPLEMENTASI UNTUK EMITEN INDONESIA (2025-2029)\\r\\n16.2 Tahap 12 Bulan (2025-2026): Konsolidasi & Identifikasi Kesenjangan dan Kapasitas Dewan 302\\r\\n16.3 Tahap 24 Bulan (2026-2027): Penguatan Struktur 307\\r\\n16.4 Tahap 36 Bulan (2027-2028): Integrasi & Positioning Governance-as-Advantage 311\\r\\n16.5 Tahap 48-60 Bulan (2028-2029): Konsolidasi & Regional Benchmarking 314\\r\\n16.6 Penutup 317\\r\\nSoal Latihan 317\\r\\nMini Case 318\\r\\nPertanyaan Mini Case 319\\r\\nReferensi 320\\r\\nBAB 17\\r\\nPENUTUP DAN ARAH REFORMASI HUKUM PASAR MODAL INDONESIA 322\\r\\n17.2 Tantangan Reformasi: Antara Digitalisasi dan Moralitas 322\\r\\n17.3 Reformasi Substansial: Menuju Meta-Regulasi yang Reflektif 323\\r\\n17.4 Dimensi Etika dan Keadilan dalam Reformasi 323\\r\\n17.5 Arah Reformasi Institusional 324\\r\\n17.6 Penutup: Hukum yang Hidup dan Berkeadilan 326\\r\\nPROFIL PENULIS

---

Availability

Detail Information

Series Title

-

Call Number

346.626 YUS h

Publisher

Yogyakarta : Deepublish., 2025

Collation

xvi, 328 hlm : 15.5x23 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

9786340120240

Classification

346.626

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Hukum
Pasar Modal

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment