Text
Kebijakan Pemerintah dalam Penyelesaian Sengketa dan Konflik Tanah di Masyarakat Melalui Mediasi
Buku Kebijakan Pemerintah dalam Penyelesaian Sengketa dan Konflik Tanah di Masyarakat Melalui Mediasi Hukum tanah merupakan satu bidang hukum yang mandiri sebagai cabang hukum mempunyai tempat sendiri dalam tata hukum nasional. Hakikatnya semua ketentuan secara hukum terkait hak guna tanah sebagai lembaga hukum dan hubungan hukum konkret baik secara tertulis maupun tidak, dilihat dari sudut pandang hukum publik dan perdata, yang dapat ditata dan didalami secara terstruktur untuk menjadikannya satu kesatuan dalam sebuah sistem. Sengketa atau konflik pertanahan yang semakin semarak dan kompleks belakangan ini terlihat sangat jelas lebih banyak konflik dan sengketa vertikal antara masyarakat dengan pihak yang berwenang seperti pemerintah. Secara sepintas, yang terlihat konflik horizontal antara masyarakat dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan pengusaha atau investor. Namun, dibalik itu sebenarnya rakyat sedang berhadapan dengan negara karena ia lebih berpihak pada para pengusaha maupun investor. Dalam bidang hukum, sengketa adalah perselisihan berkaitan dengan sesuatu yang khusus antara dua orang atau lebih. Hal ini disebabkan adanya perbedaan atau selisih kognisi dan pandangan antara keduanya, yang berimplikasi hukum bagi kedua belah pihak. Sengketa administratif, sengketa pidana (kepemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, penggunaan, penguasaan), sengketa perdata, dan sengketa hak ulayat adalah termasuk sengketa tanah. Buku ini memaparkan lebih lanjut terkait cara menyelesaikan sengketa tanah dan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan hal itu. Buku Hukum berjudul Buku Kebijakan Pemerintah dalam Penyelesaian Sengketa dan Konflik Tanah di Masyarakat Melalui Mediasi terdiri dari beberapa pembahasan, diantaranya:\\\\\\\\r\\\\\\\\nPertanahan Dilihat Dari Mata Hukum Indonesia\\\\\\\\r\\\\\\\\nPersengketaan Dan Konflik Pertanahan\\\\\\\\r\\\\\\\\nTeori Konflik Dan Teori Kewenangan\\\\\\\\r\\\\\\\\nAlternatif Penanganan Sengketa Di Luar Pengadilan (Nonlitigasi)\\\\\\\\r\\\\\\\\nPolitik Hukum Pertanahan Dan Pengaturan Tanah Dalam Undang- Undang Pokok Agraria\\\\\\\\r\\\\\\\\nHak-Hak Atas Tanah Di Indonesia\\\\\\\\r\\\\\\\\nKebijakan Pemerintah Dalam Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Tanah Di Masyarakat Melalui Mediasi\\\\\\\\r\\\\\\\\nDaftar Isi\\\\\\\\r\\\\\\\\nPRAKATA vi\\\\\\\\r\\\\\\\\nDAFTAR ISI ix\\\\\\\\r\\\\\\\\nBAB I PERTANAHAN DILIHAT DARI MATA HUKUM INDONESIA 1\\\\\\\\r\\\\\\\\nBAB II PERSENGKETAAN PERTANAHAN DAN KONFLIK 7\\\\\\\\r\\\\\\\\nA. Sengketa Tanah 12\\\\\\\\r\\\\\\\\nB. Konflik Tanah 15\\\\\\\\r\\\\\\\\nBAB III TEORI KONFLIK DAN TEORI KEWENANGAN 15\\\\\\\\r\\\\\\\\nA. Pengertian dan Teori Konflik 19\\\\\\\\r\\\\\\\\nB. Teori Kewenangan 25\\\\\\\\r\\\\\\\\nBAB IV ALTERNATIF PENANGANAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN (NONLITIGASI) 25\\\\\\\\r\\\\\\\\nA. Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Konflik Internal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional 29\\\\\\\\r\\\\\\\\nB. Penanganan Sengketa di Luar Pengadilan melalui Mediasi (Alternative Dispute Resolution) 38\\\\\\\\r\\\\\\\\nBAB V POLITIK HUKUM PERTANAHAN DAN PENGATURAN TANAH DALAM UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA 45\\\\\\\\r\\\\\\\\nA. Politik Hukum Pertanahan 45\\\\\\\\r\\\\\\\\nB. Pengaturan Tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 54\\\\\\\\r\\\\\\\\nBAB VI HAK-HAK ATAS TANAH DI INDONESIA 60\\\\\\\\r\\\\\\\\nA. Hak Milik 68\\\\\\\\r\\\\\\\\nB. Hak Guna Usaha 73\\\\\\\\r\\\\\\\\nC. Hak Ulayat 77\\\\\\\\r\\\\\\\\nD. Hak Guna Bangunan 85\\\\\\\\r\\\\\\\\nE. Hak Pakai 89\\\\\\\\r\\\\\\\\nF. Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan 93\\\\\\\\r\\\\\\\\nG. Hak Sewa 93\\\\\\\\r\\\\\\\\nH. Hak Guna Ruang Angkasa 95\\\\\\\\r\\\\\\\\nI. Hak Guna Air, Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan 95\\\\\\\\r\\\\\\\\nJ. Hak-Hak Tanah untuk Keperluan Suci dan Sosial 96\\\\\\\\r\\\\\\\\nK. Hak Pengelolaan 96\\\\\\\\r\\\\\\\\nBAB VII KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK TANAH DI MASYARAKAT MELALUI MEDIASI 99\\\\\\\\r\\\\\\\\nDAFTAR PUSTAKA 111\\\\\\\\r\\\\\\\\nRIWAYAT HIDUP 120
No other version available