Text

Badan Bank Tanah Politik Hukum Pembentukan dan Kewenangan Khusus (Sui Generis) dalam Mengelola Tanah Negara

---

Buku Hukum yang berjudul Buku Badan Bank Tanah Politik Hukum Pembentukan dan Kewenangan Khusus (Sui Generis) dalam Mengelola Tanah Negara merupakan karya Yagus Suyadi. Buku ini merupakan wujud kehadiran negara dalam upaya mengoptimalisasi pengelolaan tanah negara; sebagai upaya dalam meminimalisasi ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah; sebagai solusi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan; menegaskan kewenangan Menteri (negara) dalam menetapkan status tanah negara dan kewenangan untuk melakukan penataan kembali penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah negara. Di sisi lain Badan Bank Tanah berperan juga dalam memberikan jaminan kepastian hukum atas penguasaan dan pemilikan tanah oleh masyarakat, menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan. Untuk itu buku ini juga menguraikan konsep ekonomi berkeadilan yang merupakan jaminan ketersediaan tanah oleh Badan Bank Tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk kegiatan kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan dan reforma agrarian, khusus untuk reforma agraria Badan Bank Tanah wajib mengalokasikan paling sedikit 30% dari tanah negara yang diperuntukkan kepada Badan Bank Tanah. Bagaimana mewujudkan sinergitas tugas dan fungsi Badan Bank Tanah dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia terkait mendorong terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.\\\\r\\\\nBuku Badan Bank Tanah Politik Hukum Pembentukan dan Kewenangan Khusus (Sui Generis) dalam Mengelola Tanah Negara sangat cocok bagi para peneliti, mahasiswa, dan praktisi di bidang hukum, kebijakan publik juga administrasi negara yang ingin mendalami mengenai urgensi dan arah serta tujuan pembentukan badan bank tanah dalam politik pembangunan nasional, dalam rangka mengakomodasi perkembangan masyarakat di masa persaingan yang semakin kompetitif dan perkembangan perekonomian global, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, untuk meningkat kesejahteraan dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.\\\\r\\\\nDaftar Isi\\\\r\\\\nKATA PENGANTAR PENERBIT v\\\\r\\\\nKATA PENGANTAR PAKAR Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S. vi\\\\r\\\\nKATA PENGANTAR PAKAR Prof. Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi. x\\\\r\\\\nPRAKATA xii\\\\r\\\\nDAFTAR ISI xv\\\\r\\\\nDAFTAR BAGAN xvii\\\\r\\\\nDAFTAR TABEL xviii\\\\r\\\\nPOLITIK HUKUM AGRARIA 1\\\\r\\\\nA. Pengertian Politik Hukum 1\\\\r\\\\nB. Politik Hukum Agraria 3\\\\r\\\\nC. Hukum Agraria Masa Penjajahan Belanda 5\\\\r\\\\nPEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA 12\\\\r\\\\nA. Hukum Agraria Sebelum Terbitnya UUPA 12\\\\r\\\\nB. Pembaruan Hukum (Agraria) 23\\\\r\\\\nC. Penerbitan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 34\\\\r\\\\nPOLITIK HUKUM PEMBENTUKAN BADAN BANK TANAH 43\\\\r\\\\nA. Latar Belakang Pembentukan Badan Bank Tanah 43\\\\r\\\\nB. Pendapat Ahli Terkait Pembentukan Badan Bank Tanah 55\\\\r\\\\nC. Dasar Hukum Pembentukan Badan Bank Tanah 68\\\\r\\\\nD. Permohonan Judicial Review atau Uji Materiil 73\\\\r\\\\nE. Tanggapan Terhadap Pembentukan Badan Bank Tanah 105\\\\r\\\\nKEWENANGAN MENGELOLA TANAH NEGARA 121\\\\r\\\\nA. Struktur Penguasaan dan Pemilikan Tanah 121\\\\r\\\\nB. Kewenangan dari Hak Menguasai Negara 129\\\\r\\\\nC. Penetapan Status Tanah Negara 139\\\\r\\\\nD. Badan Khusus (Sui Generis) Pengelola Tanah Negara 149\\\\r\\\\nE. Eksistensi Badan Bank Tanah 155\\\\r\\\\nHAK PENGELOLAAN 163\\\\r\\\\nA. Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan 163\\\\r\\\\nB. Kewenangan Pemberian Hak Pengelolaan 165\\\\r\\\\nC. Pemberian Hak Pengelolaan 186\\\\r\\\\nD. Pemberian Hak Pengelolaan Bersyarat 220\\\\r\\\\nE. Pemberian Hak Atas Tanah Di atas Tanah Hak Pengelolaan 226\\\\r\\\\nHAK PENGELOLAAN OLEH BADAN BANK TANAH 239\\\\r\\\\nA. Konsepsi Pengelolaan Tanah Oleh Badan Bank Tanah 239\\\\r\\\\nB. Tugas dan Fungsi Badan Bank Tanah 247\\\\r\\\\nC. Problematika Perolehan Tanah oleh Badan Bank Tanah 321\\\\r\\\\nJAMINAN KETERSEDIAAN TANAH DALAM RANGKA EKONOMI BERKEADILAN 335\\\\r\\\\nA. Prinsip Ekonomi Berkeadilan 335\\\\r\\\\nB. Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan 338\\\\r\\\\nC. Reforma Agraria 339\\\\r\\\\nSINERGITAS TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN ATR/BPN DENGAN BADAN BANK TANAH 363\\\\r\\\\nA. Implementasi dari Hak Menguasai Negara 363\\\\r\\\\nB. Badan Bank Tanah Pendukung Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 410\\\\r\\\\nPENUTUP 435\\\\r\\\\nDAFTAR PUSTAKA 437\\\\r\\\\nPROFIL PENULIS 440

---

Availability

Detail Information

Series Title

-

Call Number

346.043 YAG b

Publisher

Yogyakarta : Deepublish., 2025

Collation

-

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

97863401111125

Classification

346.043

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Hukum
Tanah

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment